Profil

Sejarah
Sejarah BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CILEGON

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon lahir semula dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon, sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, dimana salah satu pasalnya memberikan kewenangan pelaksanaan manajemen keuangan daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pada awalnya lembaga yang menangani pendapatan daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Cilegon, sedangkan Lembaga Pengelola Keuangan Daerah merupakan Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Cilegon. Atas Dasar Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Cilegon, maka sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sehingga disatukanlah kedua lembaga itu menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Dengan adanya peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kotz Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2008 Nomor 7), maka pada tahun 2008 Badan Pengelola Keuangan Daerah dibentuk menjadi lembaga baru dengan nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon.

Sejak 2016 nama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon diubah menjadi Badan Pengelolaan. Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 76 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.